SINTANG, KALBAR– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang kembali menyelenggarakan Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Tahun 2025-2045 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang pada Kamis 30 November 2023.
Konsultasi publik mengangkat tema “Menatap Sintang Emas di Tahun 2045”
Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kurniawan mengatakan konsultasi publik ini untuk memberikan ruang keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pendapat, saran, kritik, second opinion, usul terhadap substansi rancangan awal RPJPD Kabupaten Sintang.
“Tujuannya untuk menghimpun aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan dan terlaksananya sinkronisasi terhadap RPJPD Kabupaten Sintang dengan RPJPD nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Kurniawan.
Adapun materi konsultasi publik ini adalah isu strategis, visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang 20 tahun kedepan.
“Adapun pemateri kita dalam pelaksanaan konsultasi publik ini yaitu dari Bappeda Provinsi Kalimantan Barat yang akan menjelaskan rancangan RPJPD provinsi Kemudian dari tim Untan yang akan menguraikan perkembangan Sintang sekitar 20 tahun sebelumnya dan apa yang akan kita kerjakan 20 tahun ke depan,” jelasnya.
Kurniawan mengatakan bahwa data yang ada menunjukkan Kabupaten Sintang saat ini telah mengalami bonus demografi karena ada sekitar 68% penduduknya berada di usia produktif yaitu usia 15 tahun sampai 64 tahun
Di saat yang sama Kabupaten Sintang sedang melalui proses digitalisasi kemajuan teknologi informasi dan ke depan akan menghadapi potensi berbagai krisis baik krisis pangan, krisis lingkungan, krisis energi, perubahan iklim, dan krisis ekonomi berskala global.
“Oleh karenanya, RPJPD ini harus menjadi jawaban cerdas kita menghadapi dan menatap 20 tahun kedepan Kabupaten Sintang yang juga momentum kemerdekaan kita satu abad atau 100 tahun di tahun 2045,” ungkap Kurniawan.
Kegiatan konsultasi publik kali ini dihadiri sekitar 175 orang peserta yang berasal dari berbagai komponen baik instansi vertikal, OPD, utusan dari Desa, tokoh masyarakat, ormas, dan organisasi profesi, aktivis NGO, perguruan tinggi, pelaku bisnis dan awak media massa.
