SINTANG, KALBAR– Wakil Bupati Sintang, Melkianus menyampaikan tanggapan pemerintah daerah terkait persoalan investasi perkebunan dan kerusakan infrastruktur yang disampaikan oleh DPRD Sintang belum lama ini.
DPRD Sintang mempertanyakan penyelesaian permasalahan lahan masyarakat yang tidak pernah diserahkan tetapi masuk HGU perusahaan untuk dikeluarkan atau dikembalikan kepada masyarakat. Melkianus mengatakan bahwa Pemerintah Daerah melalui tim TKP3K sedang melaksanakan inventarisasi dan pendataan lahan-lahan tersebut, serta melakukan komunikasi secara intens kepada pihak perusahaan untuk mencari solusi penyelesaian terbaik.
“Selain itu Pemerintah Daerah juga akan segera melakukan koordinasi terkait permasalahan tersebut ke Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia untuk mengetahui proses pengeluaran lahan dari HGU dan pengembalian tanah masyarakat tersebut,” jelasnya belum lama ini.
Sementara terkait dengan usulan perbaikan jalan Kwee Jiu Hoi di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Daerah melalui OPD terkait untuk melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penanganan jalan tersebut.
“Terhadap usulan pemeliharaan atau peningkatan ruas jalan Manis Raya-Sekujam Timbai, Sekujam Timbai-Layung, Buluh Kuning-Nanga Pari-Km68, Simpang Paoh-Paribang Baru-Mangkurat Baru-Tinum Baru-Pangkal Baru-Pulau Jaya-Sungai Buluh. Sungai Ringin-Tempunak, Penyangka-Tempunak. Ruas Jalan Simpang F Binjai Hulu-Telaga 2-Telaga 1-Mensiap Baru-Sekayu Dan Mensiap Baru-Simpang Belitang. Dapat disampaikan bahwa terdapat beberapa ruas jalan yang pada tahun 2023 telah ditangani melalui UPJJ, namun disadari juga bahwa penanganan ruas jalan tersebut belum maksimal.
“Untuk pemeliharaan ruas jalan tersebut pada tahun anggaran 2024 masih akan ditangani menggunakan kegiatan upjj sambil dilakukan perencanaan lebih detail agar dapat diusulkan dalam pembiayaan dari dana alokasi khusus atau dana pemerintah lainnya,” kata Melkianus.
Terhadap usulan pembangunan ruang kelas baru pada SMP Negeri 9 Tempunak Desa Pangkal Baru. Dapat dijelaskan bahwa pada melalui perubahan APBD tahun anggaran 2023 terdapat penambahan ruang kelas baru sebanyak 2 lokal, selanjutnya pada tahun 2024 sedang diusulkan melalui dana alokasi khusus (DAK).
