Anggaran Sedikit, Pembangunan Infrastruktur Sulit Diwujudkan

oleh
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Sandan

SINTANG, KALBAR- Pembangunan infrastruktur sulit diwujudkan apabila anggarannya sedikit. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Sandan menyikapi kegawatdaruratan infrastruktur di Kabupaten Sintang.

Sandan mengungkapkan, bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keterbatasan anggaran akan mengakibatkan pembangunan infrastruktur tidak dapat maksimal.

“Persoalan klasik kita soal pembangunan infrastruktur adalah keterbatasan anggaran. Kita mau bagaimanapun kalau ketersediaan anggarannya tidak mendukung, tidak bisa berbuat banyak,” ungkap Sandan di Kantor DPRD Sintang, belum lama ini.

Politisi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengungkapkan pihaknya bersama eksekutif telah menyetujui APBD Kabupaten Sintang tahun 2023 sebesar 1,9 triliun. Separuh dari dana tersebut sudah dimanfaatkan untuk membayar beban gaji pegawai.

“APBD kita bahkan belum menyentuh angka 2 triliun dalam tiga tahun terakhir ini. Sebagian dari anggaran tersebut habis untuk belanja pegawai. Artinya anggaran yang ada tidak bisa hanya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Karena anggaran sudah dialokasikan sesuai dengan peruntukannya masing-masing,” jelasnya.

Menurut Sandan, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur masih minim, seharusnya untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih optimal anggarannya juga harus maksimal.

“Kita ingin membangun lebih banyak kebutuhan infrastruktur, tapi kalau dananya sedikit ya tidak banyak yang bisa kita buat,” ungkap Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Serawai dan Ambalau ini.

Menurut, ketua Komisi C DPRD Sintang ini, perhatian pemerintah terhadap masyarakat sudah cukup adil. Di tengah pemulihan pasca pandemi covid-19, program bantuan sosial mengalir deras kepada masyarakat.

“Masyarakat kita seperti pedalaman Serawai dan Ambalau juga dapat. Tentu mereka sangat terbantu dengan adanya program bantuan sosial ini, apalagi di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok dan BBM subsidi. Tapi masyarakat Serawai- Ambalau itu rasanya tidak pernah menikmati BBM subsidi,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *