Dewan Harapkan Kekurangan Guru Segera Tertangani

oleh
Ketua Komisi C DPRD Sintang, Sandan

SINTANG, KALBAR- Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sintang Sandan meminta Pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini Dinas Pendidikan mampu mengambil sikap terkait permasalahan pendidikan, terutama mengenai ketersediaan tenaga guru didaerah pedalaman.

Pasalnya, sampai saat ini masih banyak sekolah di daerah pedalaman maupun perbatasan yang kekurangan tenaga pengajar (guru), khususnya yang berstatus PNS.

“Untuk masalah pendidikan di pedalaman maupun perbatasan memang masih menjadi masalah yang cukup memprihatinkan, terutamanya mengenai ketersediaan tenaga guru di daerah pedalaman,” kata Sandan saat dijumpai di Kantor DPRD Sintang belum lama ini.

Menurutnya hampir semua sekolah di pedalaman maupun di perbatasan Sintang kekurangan guru, terutama yang berstatus PNS. Bahkan di pedalaman Kecamatan Serawai dan Ambalau ada satu sekolah yang hanya satu guru PNS, dan selebihny guru berstatus Honorer.

Minimnya guru di pedalaman, kata Sandan, sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Terlebih saat ini IPM Kabupaten Sintang menempati urutan ke tujuh dari 14 Kabupaten Kota di Kalbar. “Rendahnya IPM juga dipengaruhi oleh pendidikan. Harapan kami Pemerintah lebih memfokuskan pembangunan dunia pendidikan,” ucapnya.

Lebih lanjut politisi Gerindra ini berharap Dinas Pendidikan lebih tegas terhadap guru-guru yang kerap meminta pindah dari pedalaman ke kota. “Banyaknya guru yang mengajukan pindah dari pedalaman ke Kota, membuat guru dipedalaman minim,” pungkasnya.

Beberapa tahun lalu, pemerintah pusat merekrut tenaga Guru Garis Depan (GGD) yang ditempatkan di daerah pedalaman seluruh Indonesia. Saat itu, Kabupaten Sintang mendapatkan kuota GGD yang cukup banyak. Sandan mengakui bahwa dengan hadirnya GGD memang sistem pendidikan di daerah cukup terbantu

Saat ini untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, pemerintah pusat merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan rencana pemerintah menghapus honorer tahun 2023 mendatang, rekrutmen PPPK akan dibuka lagi tahun 2022 ini.

“Diharapkan formasi PPPK guru nantinya untuk sekolah-sekolah di pedalaman yang memang kekurang guru,” pungkasnya. (tim-Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *