SINTANG, KALBAR – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang, yang juga juru bicara Fraksi Partai Hanura Lim Hie Soen mengingatkan agar rencana keuangan tahunan dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang mengakomodir kebutuhan masyarakat luas. Hal tersebut disampaikannya dalam pandangan umum fraksi Hanura terhadapai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sintang tahun 2021 yang tengah dibahas DPRD bersama Eksekutif.
“Oleh karena itu menurut pandangan fraksi Hanura data keuangan APBD yang ada harus kita kalkulasi secara objektif terkait rancangan tahap kerja APBD sehingga benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat kita,” ujarnya di DPRD Sintang belum lama ini.
Dikatakannya bahwa APBD dirancang agar bisa dijadikan pedoman dalam hal penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan otonomi daerah dan juga demi meningkatkan angka kemakmuran masyarakat.
“Untuk itu kami sependapat Raperda ini dapat kita bahas bersama pada rapat-rapat selanjutnya,” kata Lim Hie Soen.
Menurutnya peran kebijakan anggaran sangat penting dalam mendorong kegiatan perekonomian, khususnya saat dunia usaha belum pulih dari adanya krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini akibat pandemi covid-19.
“Hadirnya peranan anggaran lewat kebijakan fiskal diharapkan akan mampu membantu meningkatkan upaya pemulihan ekonomi,” harapnya.
Lim Hie Soen mengatakan sedikitnya ada 6 Fungsi APBD yakni fungsi otorisasi, perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi dan stabilitas.
Pihaknya mengajak kita semua untuk menjadikan program dan kegiatan yang sudah tertuang dalam rancangan APBD menjadi faktor stimulan yang mendorong peningkatan produktivitas investasi dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor perekonomian di Kabupaten Sintang.
“ Maka dari itu kita harus memastikan APBD Kabupaten Sintang tahun 2021 menjadi instrumen pokok akan pelayanan dasar seperti pendidikan kesehatan infrastruktur serta pelayanan dasar lainnya bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sintang,” pungkasnya. (Tim-Red)
