Wilayah Luas, Bangun Infrastruktur di Sintang Perlu Biaya Besar

oleh
Wakil Ketua DPRD Sintang, Hari Jambri

SINTANG, KALBAR- Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi persoalan yang belum dapat diatasi secara merata di Kabupaten Sintang. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga tidak mampu mengakomodir semua kebutuhan.

 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jambri mengatakan bahwa membangun infrastruktur Kabupaten Sintang di 14 kecamatan tak semudah membalik telapak tangan. Pasalnya wilayah Kabupaten Sintang yang luas membuat pekerjaan membangun infrastruktur di daerah ini menjadi hal yang berat. Sebab, membutuhkan dana yang sangat besar. Perbangunan infrastrukur diutamakan untuk hal mendesak dan prioritas.

“Pembangunan infrastruktur adalah pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah. Kita ingin mengakomodir semua kebutuhan infarstruktur tapi dana kita terbatas,” kata Heri Jambri kepada awak media saat dijumpai di DPRD Sintang baru-baru ini.

Kalau melihat kemampuan APBD saat ini, memang tidak mencukupi untuk menangani kondisi infrastruktur. Namun Ia berjanji akan terus mendorong Pemkab Sintang untuk terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur. “Tapi semua itu, jelas kita sesuaikan dengan kemampuan APBD kita,” tuturnya.

Dia mengakui pembangunan infrastrukut di Kabupaten Sintang sangat minim dalam dua tahun terakhir sejak Pandemi COVID-19 melanda. Kondisi ini dikarenakan kebijakan rasionalisasi anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19.

“Pandemi ini menjadi ujian besar yang harus dilalui oleh Indonesia termasuk kita di Sintang. Dalam konteks infrastruktur, sebagian besar pembangunan fisik aktivitas konstruksi menjadi tertunda karena anggaran yang kita punya semula dialihkan untuk penanganan pandemi ini,” terangnya.

Bupati Sintang, Jarot Winarno mengakui, infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi persoalan yang belum dapat diatasi secara merata. Tapi, Pemkab Sintang terus berupaya menekan persoalan tersebut.  Menurut data PU setempat, di Kabupaten Sintang, baru 20 persen jalan yang sudah beraspal sisanya tanah.

“Makanya kita kerja keras untuk menangani kegawatdaruratan infrastruktur yang saat ini telah menjadi prime mover pembangunan kita. Masalahnya, ya lagi-lagi soal pendanaan saja,” ungkap Jarot. (Tim-Red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *