www.ujungjemari.com, SINTANG- Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward mengatakan belum menerima undangan untuk membahas Pemekaran Propinsi Kapuas Raya (PKR) di Pusat bersama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.
Sebelumnya ada rencana Gubernur Kalbar, Sutardmiji akan mengajak lima bupati dan lima Ketua DPRD wilayah timur Kalbar untuk menghadap Presiden Jokowi, demi memastikan pemekaran Provinsi Kapuas Raya, namun hingga saat ini belum terealisasi.
Jeffray mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada undangan yang diterima pihaknya untuk menghadap presiden. “Sampai hari ini belum ada. Intinya kita menunggu janji dari Pak Gubernur Sutardmiji untuk membawa kita menghadap Presiden. Kapan pun itu kita siap,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Sintang, belum lama ini.
Dijelaskannya juga, bahwa surat persetujuan pihaknya terkait pemekaran Provinsi Kapuas Raya ini sudah disampaikannya. Tinggal tindak lanjutnya lagi dari Pemerintah Provinsi Kalbar. “Untuk selanjutnya tergantung pada Pemprov Kalbar, bagaimana menindaklanjuti ke Pemerintah Pusat (Pempus). Karena di Pempuslah semua kebijakannya terkiat pemekaran Provinsi Kapuas Raya ini,” jelasnya.
| Baca Juga : [related_posts] |
Jeffray pun berharap, ke depan undangan untuk menghadap Presiden Jokowi dapat segera terwujud. “Mudahan saja ke depan kita dapat undangan itu, agar pembahasan terkait pemekaran ini dapat segera terwujud,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, untuk mewujudkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR), berbagai upaya telah dilakukan Gubernur Kalbar, Sutardmiji. Dia mengaku sudah menyampaikan perihal tersebut ke Presiden RI, Joko Widodo. Tentu dengan merincikan data awalnya agar dapat disetujui. “Nah itu sudah saya sampaikan pada Selasa lalu. pada prinsipnya beliau memberikan lampu hijau untuk pemekaran PKR ini,” ujar Midji saat melakukan kunjungan kerjanyaa di Kabupaten Sintang, Selasa (22/01/2019).
Pada pertemuan itu, kata Midji dia memberikan gambaran tentang kondisi di Kalbar. Dimana wilayahnya cukup luas dan juga penduduknnya yang ramai dibandingkan Kalimantan lainnya. “Kaltim itu penduduknya sebenarnya lebih kecil dibanding Kalbar. Begitu juga dengan Kaltara, yang bahkan lebih dari dua kali lipat. Dan juga luas wilayah yang lebih besar dari Kaltara,” ujarnya.
“Kemudain rentang kendali pelayanan public juga akan repot. Saya juga sampaikan infrastruktur kita yang parah. Beliau meminta data jalan yang paling rusak, makanya sudah saya kirim datanya. Itulah obrolan saya sekitar 40 menit dengan presiden,” terangnya.
Lalu setelah pulang dari pertemuan tersebut, Presdien kata Midji langsung meminta kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk menyiapkan seluruh data tentang Kapaus Raya. “Dan baru beberapa menit saya duduk di sini (Kantor Bupati Sintang), Pak Mensesneg menelfon saya. Dia minta saya ke Jakarta untuk membahas pemekaran ini,” kata Midji.
Ini kata orang nomor satu di pemerintahan Kalbar tersebut, tidak ada kaitannya dengan politisasi. Tapi memang harus diperjuangan dengan timing(waktu) yang tepat.“Rencana Februari atau Maret, saya akan mengajak lima bupati dan lima ketua DPRD Kapuas Raya, untuk menghadap beliau kembali, supaya ada kepastian tentang itu,” terangnya.
Midji pun yakin, Provinsi Kapuas Raya ini akan terbentuk di masa pemerintahannya. Meski diakuinya banyak yang bilang bahwa dirinya memotong wilayah kekuasaan dengan pemekaran ini.“Banyak yang bilang, saya baru jadi gubernur sudah mau memotong wilayah kekuasannya. Saya tidak memikirkan itu, yang saya pikirkan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Tim-Red)
