www.ujungjemari.com , SINTANG- Wahana Visi Indonesia (WVI) Zona Kalimantan Barat mengadakan diskusi publik bertajuk Partisipasi Anak untuk Meningkatkan Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat Kabupaten Sintang, Sekadau dan Melawi Propinsi Kalimantan Barat di Pendopo Bupati Sintang , Kamis (14/03/2019)
Kegiatan diskusi tersebut dibuka oleh Bupati Sintang, Jarot Winarno, turut hadir Wakil Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa,Amd, dan Sekretaris Bappeda Sanggau Teresia Lili,SH, sebagai narasumber.
Bupati Jarot mengatakan, peran Wahana Visi Indoensia selama ini telah banyak membantu masyarakat sipil dan masyarakat Kabupaten Sintang dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
“yang kita inginkan di tiga kabupaten Sintang, Sekadau dan Melawi pada suatu saat kita ini punya demokrasi yang berkualitas dimana setiap warga negara termasuk anak-anak , ibu-ibu, kaum perempuan bisa mengartikulasikan keinginan dan keterlibatan mereka dalam setiap zona pembangunan, yaitu pertumbuhan yang inklusif baik dikota, desa baik itu yang kaya maupun yang miskin sama-sama maju, kita menginginkan pemerintah yang dipercayai oleh rakyatnya” tegas Jarot.
Jarot menjelaskan, bahwa untuk itu tiga kabupaten ini mengadopsi yang disebut dengan gerakan Open Government yaitu gerakan pemerintahan yang terbuka , dan prinsip menjadi pemerintahan yang terbuka ada empat ,yaitu kesiapan penyelenggara Negara dari aspek infogritas , Akuntabilitas, Transparansi, “dan yang ke empat yang paling penting yaitu membangun Sintang, Melawi, Sekadau gak mungkin hanya pemerintah saja kita perlu bangun kabupaten ini bersama-sama masyarakat,” tutur Jarot.
Sementara itu, Area Manager Wahana Visi Indonesia Kalbar Portunatas Tambah mengatakan, sesuai arahan RPJM nasional tahun 2015/2019 pemerintah bertekad memperbaiki pelayanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan , identitas hukum , perlindungan sosial dan infrastruktur dasar. Langkah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan guna mendorong akuntabilitas dititik terdepan layanan menjadi sangat penting,
“karena dalam beberapa tahun terakhir ini dana pembangunan untuk pembangunan pelayanan dasar propinsi dan kabupaten relatif besar namun tidak diimbangi dengan pencapaian yang baik sehingga dibutuhkan kerjasama, akuntabilitas, transparansi dari kita semua”untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang diutamakan keterlibatan warga dan masyarakat untuk tetap bisa mendukung dan memberikan kontribusi , inilah yang dinamakan akuntabilitas sosial,” bebernya. ( Eko/red)
