SINTANG, KALBAR- Wakil Ketua DPRD Sintang, Heri Jambri meminta kepada pemerintah agar menindak tegas perusahaan perkebunan kelapa sawit di Bumi Senentang yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat.
“Kalau memang suatu perusahaan perkebunan itu tidak berprestasi dan tidak mensejahterakan masyarakat sesuai dengan komitmen awal, pemerintah harus cabut izinnya,” tegasnya di DPRD Sintang belum lama ini.
Diungkapkannya bahwa Komisi D DPRD Sintang telah membahas permasalahan petani plasma di Ketungau Tengah dan Ketungau Hilir dengan PT Buana Hijau Abadi (PT BHA 2) dari grup Hartono Plantation Indonesia (HPI Group) dalam rapat kerja komisi di DPRD Sintang belum lama ini.
Pihaknya mendapati adanya perbadaan data yang terungkap saat rapat kerja tersebut. “Data yang kita dapat dari Bidang Perkebunan berbeda dengan yang disampaikan oleh pihak koperasi dan masyarakat. Untuk itu kita harus pakai data yang riil,” tegas Heri Jambri.
Tak tanggung-tanggung pihaknya mendapati ada selisih 500-an hektar, dimana Hak Guna Usaha (HGU) lebih besar dari lahan yang sudah ganti rugi tanam tumbuh (GRTT). “Dari mana mereka dapat tanahnya? Kok bisa HGU bisa lebih besar dari GRTT yang sudah dibeli?,” tanya Heri Jambri.
Kondisi ini, kata legislator asal daerah perbatasan ini, tentu saja berpengaruh dengan pembagian plasma. Mengingat pola kemitraan yang disepakati adalah 80:20. “Saya menilai, dalam hal ini ada ketidakjujuran manajemen kebun dengan petani plasma,” ungkapnya.
Ditambah lagi, pihak perusahaan tidak memberikan lahan plasma yang produktif. Plasma justru di lahan yang tidak terurus. “Kalau kondisinya seperti ini, gimana masyarakat bisa sejahtera? Sementara lahan pihak perusahaan subur-subur. Milik petani plasma malah lahan yang tidak menghasilkan. Sementara petani setiap bulannya harus membayar angsuran kredit ke bank. Nah, inilah menurut kami ada sesuatu yang harus kita selesaikan,” katanya.
Dengan adanya kondisi tersebut, legislator yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Hanura Sintang ini meminta pemerintah sebagai pembina perkebunan turun tangan.
“Mereka (pemerintah-red) harus turun ke lapangan, kalau mereka melanggar aturan dan merugikan masyarakat cabut saja ijinnya,” tegas Heri Jambri. (tim-red)
