SINTANG, KALBAR- Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Sandan mengungkapkan banyak menerima keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan. Keluhan tersebut disampaikan masyarakat saat dirinya menyerap aspirasi di daerah pemilihannya Kecamatan Serawai dan Ambalau berapa waktu lalu.
Sandan mengakui bahwa kondisi infrastruktur di kecamatan Serawai dan Ambalau Kabupaten Sintang sangat memprihatinkan. Bahkan saat ini akses jalan darat yang mudah baru terbuka dari Sintang menuju kecamatan dan beberapa desa saja. Masih banyak desa yang terisolir.
“Akses yang mudah baru sampai pada ke ibu kota kecamatan dan beberapa desa saja. Pembukaan jalan hinga ke desa terhenti karena terkendala anggaran,” ujar Sandan di DPRD Sintang, Senin 28 November 2022 lalu.
Ia menyebutkan kan hingga sekarang ini, desa terisolir di Kecamatan Serawai dan Ambalau masih banyak, semuanya menggunakan jalur sungai.
“Dulunya sudah kita upayakan membuka jalan agar bisa sampai ke desa-desa namun terkendala akibat bencana pandemi covid 19, sehingga rencana tersebut terhenti karena tidak ada lagi anggaran untuk melakukan pembukaan jalan ke desa-desa,” jelasnya.
Transportasi sungai yang selama ini digunakan masyarakat tentu sangat memberatkan, karena harganya tinggi. Apalagi dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini ditambah dengan naiknya harga BBM, masyarakat semakin kesulitan.
“Tapi mau bagaimana lagi hanya jalur sungai yang bisa digunakan,” ujarnya.
Meski begitu, Politisi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menilai perhatian pemerintah untuk Kecamatan Serawai dan Ambalau sudah lumayan bagus, hanya saja ketersediaan dana yang tidak mencukupi untuk membangun infrastruktur.
Menurutnya mewujudkan pemerataan pembangunan dengan dana yang terbatas tentu bukan hal yang mudah. Apalagi daerah Serawai dan Ambalau merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Sintang.
“Untuk meminimalisir desa tertinggal, kita terus mendorong pemerintah daerah supaya mengusulkan ke pemerintah pusat mungkin melalui program desa tertinggal atau TMMD untuk membuka akses dari Kecamatan hingga ke semua desa. Tapi realisasi semuanya ini tergantung daripada anggaran, kalau anggarannya tidak ada seperti tidak bisa kita paksakan,” ujarnya.
Menurutnya pemerintah sudah cukup adil terhadap masyarakatnya, meski pembangunan infrastruktur masih minim menyentuh daerah pedalaman namun kebijakan seperti bantuan sosial terealisasi hingga ke daerah pedalaman.
“Masyarakat di sana juga dapat Bantuan Sosial. Jadi pada intinya sekarang kita mau buat bagaimanapun kalau dananya tidak ada itu susah terwujud,” pungkasnya.
