SINTANG, KALBAR- Dansat Brimob Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Muhammad Guntur menyampaikan kunci dalam menyelesaikan konflik adalah kolaboratif. Ia menilai potensi konflik di Provinsi Kalimantan Barat ini yang cukup tinggi.
“Kalbar banyak investasi masuk dan memiliki beragam etnis. Polda Kalbar mencatat ada 125 potensi konflik di Kalimantan Barat dan salah satunya yang paling tinggi adalah konflik dengan investasi perkebunan,” ungkapnya saat menjadi narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion Manajemen Penanganan Konflik Secara Kolaboratif di Balai Kemitraan Polres Sintang pada Kamis, 24 November 2022.
Ia mendorong Pemkab Sintang harus terdepan dalam menyelesaikan konflik. TNI dan Polri hanya mendukung dan membantu saja. “Kita memang harus bersama-sama dan berkolaborasi dalam menangani konflik,” tukasnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sintang, Kusnidar, menyampaikan bahwa konflik di tengah masyarakat tidak gampang untuk dipulihkan. Potensi terjadi konflik harus dicegah secara bersama-sama.
“Kita ini beragam dan keberagaman ini bisa disatukan, jika masyarakat bisa dan mau memiliki sikap rendah hati. Orang yang rendah hati, akan bisa menghargai keberagaman dan perbedaan,” ungkapnya.
Sedikitnya ada 300 organisasi masyarakat di Kabupaten Sintang. Namun dinilainya banyak ormas tidak percaya diri dan rendah diri.
“Maka ormas ini terus kita bina, agar kelompok mayoritas dan minoritas harus percaya diri,” katanya.
“ketika ada kelompok yang merasa minoritas, mereka harus percaya diri bahwa ada kelompok mayoritas yang akan melindungi. Kelompok mayoritas juga harus percaya diri bahwa mereka akan melindungi kelompok minoritas. Kalau itu dibangun, maka upaya pencegahan akan semakin mudah,” jelasnya.
Rektor Universitas Kapuas Dr. Antonius, menyampaikan bahwa konflik itu merugikan, mengganggu aktivitas dan pembangunan.
“Aman itu nyaman. Ketika aman, kita tidak akan was-was lagi. Tetapi kalau tidak aman, kita merasa waspada dan was-was. Keamanan dan kedamaian itu harus diupayakan secara pribadi antar pribadi. Kita sendiri dan semua menyadari pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan daerah kita,” ucapnya.
Menurutnya dalam mengatasi konflik, harus mengutamakan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.
“Itu harus dijadikan prinsip. Lepas dari kepentingan dan tidak memihak. Tetapi yang paling utama adalah pencegahan konflik,” pungkasnya.
