SINTANG, KALBAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Alpius terus menyuarakan kegawatdaruratan infrastruktur di daerah perbatasan.
Seperti kerusakan ruas jalan poros Senaning. Ia meminta kepada pemerintah supaya segera melakukan perbaikan terutama pada titik yang rusak parah.
“Kita minta kepada pemerintah eksekutif melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat ruas jalan yang rusak parah, sehingga titik yang parah itu dapat segera ditangani agar dapat dilewati,” kata Alpius pads Rabu 23 November 2022. Kemarin.
Iya juga mendorong pemerintah untuk memaksimalkan peran perusahaan perkebunan kelapa sawit khususnya yang berinvestasi di daerah perbatasan dilibatkan dalam merawat ruas jalan tersebut.
“Karena perusahaan ini juga punya tanggung jawab terhadap daerah tempat mereka berinvestasi, maka harus dilibatkan,” ungkapnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan usulan perbaikan ruas jalan poros Senaning sudah kerap disuarakan kepada pemerintah melalui lembaga DPRD. Sayangnya hingga kini usulan tersebut dianggap seperti angin lalu. Wakil rakyat dari daerah perbatasan ini mengaku belum puas dengan jawaban pemerintah.
“Intinya begini, masyarakat kita tidak mau tahu apakah ruas jalan tanggung jawab kabupaten, provinsi atau pusat atau tanggung jawab pihak perusahaan. Yang masyarakat inginkan jalan tersebut dapat dilewati, karena ini akses vital,” jelas Alpius.
Kondisi jalan yang rusak parah seperti sekarang ini tentu sangat menyulitkan masyarakat. Sulit dilewati dan memakan banyak waktu.
“Bayangkan saja misalnya ada masyarakat kita yang sakit perlu dirujuk dari puskesmas Senaning harus melewati dua kabupaten untuk sampai Sintang. Sudah berapa banyak waktu yang habis di jalan?. Sebetulnya kalau aksesnya lancar bisa 3 jam saja sudah sampai Sintang. Kalau kondisinya begini bisa berhari-hari, karena kerusakan jalan sudah sangat parah,” ungkap Alpius.
Oleh karena itu Alpius mendesak pemerintah segera mengambil tindakan memperbaiki ruas jalan rusak tersebut. Pemerintah daerah juga diminta lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar penanganan jalan rusak dapat direalisasikan.
“Ini jalan utama yang merupakan kebutuhan prioritas masyarakat perbatasan. Maka pemerintah harus mengupayakan supaya jalan itu bisa segera diperbaiki,” harapnya.
