www.ujungjemari.com, SINTANG – Beberapa tahun belakangan, pemerintah pusat mengeluarkan program cetak sawah di Kalimantan Barat, yang dikelola melalui TNI AD. Hanya saja hasilnya dianggap tidak terlalu efektif.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny. Dijelaskannya bahwa kurang efektifnya program itu karena lahan yang ditanam zat asam masih sangat tinggi.
“Maka dari itu, kami berharap pemerintah pusat dapat mendengarkan aspirasi masyrakat kabupaten Sintang, secara umum Kalbar. Terkhusus masyarakat Dayak agar dapat memberikan solusi ke depan untuk para peladang di Kabupten Sintang,” ujarnya.
| Baca Juga: [related_posts] |
Solusi tersebut kata Ronny bisa saja dalam bentuk anggaran yang cukup besar untuk para peladang ataupun program. Karena diketahui, bahwa di Sintang memiliki potensi untuk sawah, umumnya Kalbar dan memiliki cukup luas lahan gambut.
“Situasinya beda dengan Pulau Jawa. Kalau kita di sini tidak memiliki gunung merapi, sehingga kadar asam tanah itu tinggi. Kenapa masyarakat membakar lahan. Supaya zat asam dipermukaan tanah itu bisa hilang, sehingga bisa ditanami padi,” katanya.
“jadi bakar lahan untuk ladang itu bukan tanpa alasan, karena kalau harus beli pupuk tentu memberatkan, karena berladang dengan pupuk makan biaya yang jauh lebih besar. Lebih baik petani langsug beli beras dari pada harus beli pupuk lagi,” tambahnya.
Dikatakan Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, bahwa dirinya tak menampik, kemampuan masyarakat sangatlah terbatas, tentu juga harus dibantu alat-alat pertanian yang lengkap. Maka dari itu, tidak ada salahnya kalau pemerintah pusat memberikan Rp1 hingga Rp2 triliun khusus untuk peladang.
“Dengan begitu, sehingga lahan gambut bisa dikelola. Karena ada bantuan program tindak lanjut tersebut, seperti pupuk dan lain sebagainya,” pungkasnya. (Tim-Red)
