SINTANG, KALBAR- Tenaga Honorer di Kabupaten Sintang mungkin bisa merasa lega, pasalnya Pemerintah Pusat batal melakukan penghapusan status tenaga honorer yang rencananya akan dilakukan pemerintah pada 28 November 2023.
Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florensius Ronny mengatakan tenaga honorer diperkirakan lebih dari 2 juta orang di seluruh Indonesia. Untuk menyelamatkan nasib jutaan tenaga honorer ini pemerintah mengambil kebijakan akan mengangkat Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Beberapa waktu yang lalu kita DPRD Kabupaten Sintang bahkan saya pimpin langsung membawa perwakilan teman-teman honorer baik honorer kesehatan, guru dan teknis ke Pemerintah pusat. Di sana kemarin kita ketemu dengan badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian Keuangan juga hadir, kemudian terakhir kita konsultasi ke Kemenpan RB. Nah disana kita hampir mendapat kesimpulan bahwa kekuatiran kita terkait SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan diteruskan oleh Gubernur pada saat itu untuk memberhentikan seluruh honorer bisa disimpulkan batal, intinya masa kerja honorer tetap diperpanjang,” jelas Ketua DPRD Sintang di Rumah Dinasnya, Jumat 20 Oktober 2023.
Kesimpulannya kata Ronny menteri PANRB tidak akan mengambil langkah untuk mem-PHK honorer secara besar-besaran.
Seluruh honorer yang ada di Sintang diperkirakan berjumlah kurang lebih 5.000 orang. Menurut Ronny semua honorer ini dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk pelayanan ke masyarakat.
“Karena letak geografis kita kemudian penduduk kita yang berdomisili jauh jauh, itu yang membuat kebutuhan pelayanan Honorer kita sangat dibutuhkan. Beda dengan halnya di pulau Jawa. Kalau di Jawa 400 ribu lebih jiwa hanya di satu kecamatan, kalau kita 400 ribu lebih jiwa di satu Kabupaten dan luas Kabupaten kita kurang lebih sama luasnya dengan satu provinsi di Jawa,” ungkap Ronny.
Sehingga itu yang membuat honorer di Bumi Senentang ini diperlukan banyak demi memberikan pelayanan yang sama dan maksimal kepada masyarakat hingga ke daerah pelosok.
“Setelah kita memberikan penjelasan seperti itu ke Kemenpan RB ternyata itu disambut baik dan akan dijadikan bahan materi rapat di Kemenpan RB untuk mempertimbangkan pengangkatan Honorer secara utuh.
Apakah nanti dari sistem keuangan yang ditambah ke daerah, atau yang didapatkan PPPK dikurangi sehingga keuangan yang ada cukup menampung seluruh honorer,” jelasnya.
