SINTANG, KALBAR- Ratusan massa yang tergabung dalam
Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Sintang menggelar aksi damai di Depan Kantor Bupati Sintang, Pada Senin 22, Mei 2023.
Ketua PABPDSI Kabupaten Sintang, Pinin menyampaikan sedikitnya ada tiga tuntutan pihaknya agar diakomodir oleh Pemerintah Daerah, yakni menuntut kenaikan tunjangan BPD, meminta fasilitas kemudahan dalam kredit perbankan dan meminta tambahan operasional khusus BPD.
“Tunjangan kami selaku anggota BPD hanya 750 ribu, jauh dibawah UMR. Kami minta bisa disetarakan. Kemudian SK kami tidak laku dijadikan jaminan kredit perbankan, padahal SK kami pak Bupati yang mengeluarkannya sama dengan Kepala Desa, tapi faktanya SK kami tidak bisa untuk ajukan kredit di bank,” ungkap Pinin.
Operasional khusus BPD
juga, kata Pinin semakin minim, kisarannya ada yang hanya 100 sampai 200 ribu saja. Alokasi yang minim tersebut bahkan tidak cukup untuk membeli ATK.
“Kami merasa dianak tirikan. Kami minta pemerintah daerah Kabupaten Sintang dapat mengakomodir tuntutan kami ini. Kami mau hari ini sudah ada keputusannya,” tegasnya.
Pihaknya sepakat akan mogok massal bila pemerintah tidak memberikan kepastian atau solusi terhadap tuntutan tersebut.
“Ini perjuangan terakhir, sebelumnya kami sudah menggelar aksi serupa dengan tuntutan yang sama tapi tidak ada solusi dari pemerintah. Maka kami harap ada penyelesaiannya hari ini. Kalau tuntunan ini tidak terpenuhi kami akan mogok masal,” ujarnya.
Koordinator Aksi BPD Kecamatan Sungai Tebelian, Timotius, menyampaikan bahwa BPD dan Kepala Desa sama-sama mendapat SK dari Bupati, namun besaran gaji anggota BPD jauh lebih kecil dari kepala desa, bahkan tidak sesuai dengan UMR.
“Aparat desa di SK kan kepala Desa, tapi kami yang di SK kan Bupati dapat tunjangan ajauh dibawah perangkat desa. Kami mau tunjangan kami dinaikan sama dengan perangkat desa. Sehingga SK kami bisa menjadi jaminan kredit di lembaga keuangan,” ujarnya.
Dia mengatkan bahwa BPD adalah mitra kepala Desa. Pihaknya juga siap untuk tidak menandatangani APBDes bila tuntutan tidak dikabulkan pemerintah.
Bupati Sintang, Jarot Winarno menyampaikan terimakasih kepada massa BPD Kabupaten Sintang yang sudah menyampaikan aksi secara damai. Pihaknya berjanji akan memperjuangkan tuntutan tersebut.
Terkait tuntutan kenaikan tunjangan dan tambahan operasional, kata Jarot akan dibahas melalaui APBD perubahan. Realisasinya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
“Kalau fasilitas kredit diperbankan akan kita upayakan. Semua bisa, tak ada yang tak bisa,” ujar Jarot.
