Wilayah Pedalaman Perlu Dukungan Infrastruktur

oleh
Anggota DPRD Sintang, Alpius

SINTANG, KALBAR- Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Alpius  mengatakan wilayah pedalaman yang memiliki keterbatasan infrastruktur harus mendapatkan perhatian lebih intensif. Hal tersebut disampaikannya menyikapi keterbatasan infrastruktur di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang.

Ia mengatakan bahwa Infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam penunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi di daerah pelosok yang masih membutuhkan banyak dukungan.

“Wilayah pedalaman seperti di kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau tengah sangat  membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur dasar, baik infrastruktur jalan, jembatan, jaringan listrik  dan telekomunikasi,” ujar Alpius di DPRD Sintang, Rabu 20 Juli 2022 kemarin.

Menurutnya pemerataan pembangunan di setiap daerah sangat perlu agar pertumbuhan di segala bidang pun dapat merata. Ia yakin pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama merupakan tujuan yang ingin dicapai pemerintah.

“Namun realisasinya didaerah perbatasan ini masih sangat jauh dari capaian tersebut. Sementara kita tahu bahwa pembangunan secara umum mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Politisi PKB Ini mengatakan dirinya dapat menyadari bahwa lebih dari 2 tahun Indonesia termasuk Kabupaten Sintang menghadapi pandemi covid-19. Anggaran pembangunan menjadi sangat minim karena dipangkas untuk penanggulangan pandemi covid-19.

“Sekarang sudah melandai, seharusnya pembangunan infrastruktur di perbatasan dan pedalaman sudah bisa di maksimalkan. Karena daerah pelosok sangat memerlukan dukungan infratruktur,” pungkasnya.

Pembangunan infratruktur khususnya jalan akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kondisi jalan yang layak dan bagus tentunya membuat mobilitas masyarakat dalam mengangkut hasil bumi lebih lancar.

“Potensi perkebunan di perbatasan cukup bagus hanya saja karena infrastruktur tidak memadai membuat biaya ekonomi menjadi tinggi.Masyarakat terpaksa menjual hasil bumi ke negara tetangga,” terangnya.

Maka dari itu ia mendorong kepada pemerintah daerah, provinsi maupun pusat agar memperhatikan kebutuhan infrastruktur di deaerah perbatasan. “Masyarakat sudah sangat haus dengan kebutuhan infrastruktur. Kita harap bisa terealisasi walaupun sedikit karena mengingat anggaran kita yang terbatas,” pungkasnya. (tim-red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *