SINTANG, KALBAR – Pemerintah Kabupaten Sintang diminta untuk segera memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hingga saat ini, masih banyak desa di Kabupaten Sintang yang belum diterangi listrik. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Sintang Zulkarnain saat dijumpai awak media di DPRD Sintang pada Senin 18 Juli 2022.
Ia mengatakan bahwa listrik sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Hampir tidak ada aktifitas social yang tanpa menggunakan tenaga listrik. “untuk itu, saya meminta pemerintah mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat Sintang,” kata Zulkarnain.
Berdasarkan data, dari 407 desa dan kelurahan di Kabupaten Sintang, baru 45,81 persen desa yang sudah dialiri listrik PLN. Artinya, kata Zulkarnain, hanya setengah dari jumlah desa yang sudah menikmati listrik.
Maka dari itu, pihaknya terus mendesak pemerintah daerah untuk mengupayakan agar desa yang belum ada listrik, bisa menikmati listrik PLN. “Karena listrik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, hampir-hampir tidak ada kehidupan yang tidak menggunakan listrik. Masyarkat punya HP tentu perlu energi listrik untuk mengisi dayanya,” jelas Zulkarnain.
Legislator Hanura ini menyambut baik perluasan jaringan listrik di Kabupaten Sintang yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Menurutnya karena listrik sudah menjadi pendukung kehidupan dasar maka tentu juga menjadi prioritas dasar.
“Saya dengar tahun 2022, Pemkab Sintang akan mengusulkan 37 desa, 117 dusun, 8.007 KK di 9 kecamatan untuk mendapatkan perluasan jaringan listrik desa dari PLN,” ungkap Zulkarnain.
“Ini berita yang sangat baik dan kita harap betul-betul terealiasi sehingga dapat menjawab harapan masyarakat selama ini,” pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Kartiyus mengatakan, bahwa kerja sama Pemkab Sintang dengan jajaran PLN Kalimantan Barat sangat baik untuk 3 tahun terakhir. Pihaknya dan Kepala Desa terus menerus berkoordinasi dengan PLN Kalbar untuk memperluas jaringan listrik di pedesaan.
“Setiap musrenbang, usulan dari desa sangat banyak untuk mendapatkan pelayanan dari listrik negara. Maka kami terus berkomunikasi dengan PLN untuk mewujudkan usulan desa tersebut,” terang Kartiyus. (Tim-Red)
