Minta Pemkab Gelar operasi Pasar di Serawai- Ambalau

oleh
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Zulkarnain

SINTANG, KALBAR- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sintang Zulkarnain meminta kepada pemerintah setempat supaya dapat menggelar operasi pasar di kecamatan Serawai dan Ambalau.

Saat ini kata dia, bencana banjir sedang melanda beberapa wilayah di dua kecamatan tersebut. Hal tersebut dinilainya penting dilakukan karena saat musim banjir harga kebutuhan pokok meroket tajam.

“Barang kebutuhan pokok itu ada disana, tapi harganya sangat tinggi,” kata Zulkarnain di DPRD Sintang Senin 14 November 2022.

Saat musim hujan, barang kebutuhan pokok tersebut dibawa melalui jalur sungai sehingga memakan biaya transportasi yang tinggi. Kondisi ini diperparah dengan naiknya harga Bahan Bakar Minya (BBM) bersubsidi.

“Musim banjir ini transportasi melalui air mudah namun biayanya mahal. Kalau menggunakan kapal, dari Sintang ke Ambalau memakan waktu dua hari dan membutuhkan konsumsi minyak ratusan liter. Biaya transportasinya tinggi wajar kalau hargai kebutuhan pokok disana naik,” ujarnya.

Maka dari itu, politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini meminta kepada pemkab Sintang menggelar operasi pasar di dua kecamatan tersebut khusunya saat saat musim banjir.

“Masyarakat tentu mengeluh dengan tingginya harga kebutuhan pokok disana. Apalagi komoditi andalan sebagai sumber pendapatan masyarakat seperti karet harganya juga anjlok. Masyarakat juga tidak diberi ijin untuk kerja kayu dan kerja emas tentu sangat kesulitan,” jelasnya.

Pemerintah harus menggelar operasi pasar kebutuhan barang pokok di dua kecamatan tersebut untuk membantu masyarakat setempat.

“Operasi pasar itu jangan hanya di kota saja. Masyarakat di pedalaman juga membutuhkan subsidi dari pemerintah,” pungkasnya.

Ia juga meminta pemerintah mencari solusi terkait tingginya harga kebutuhan pokok di daerah pedalaman. Apalagi masyarakat saat ini sedang menghadapi bencana dan penurunan pendapatan.

“Karena selisih harganya jauh, masyarakat menuntut kehadiran pemerintah. Masyarakat disana juga bingung mau kerja apa. Komoditi anjlok, kerja kayu dan tambang emas dilarang. Pemerintah harus carikan solusi,” pintanya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *