SINTANG, KALBAR- Wakil Ketua DPRD Sintang Jeffray Edward mengatakan ketersediaan anggaran sangat mempengaruhi realisasi pembangunan infrastruktur di daerah.
Dikatakanya wilayah Kabupaten Sintang yang luas dan alokasi dana yang terbatas mengakibatkan pembangunan infratruktur tidak merata.
“Kita yakin bahwa program pembangunan infrastruktur selalu menjadi prioritas utama pemerintah. Namun kebutuhan infrastruktur ini tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mewujudkan keadilan ekonomi secara merata. Namun kita sulit memenuhi kebutuhan infratruktur dengan dana yang terbatas. Anggaran minim jadi kendala untuk kita merujudkan pemerataan pembangunan di daerah,” ujar Jeffray di DPRD Sintang belum lam ini.
Upaya untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di tengah ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19 dua tahun belakangan ini, menyebabkan penundaan beberapa rencana pembangunan infrastruktur sehingga aktivitas semua sektor mengalami penurunan.
Hal ini tidak hanya berdampak pada ekonomi dan kesehatan masyarakat saja. Tetapi juga berdampak pada turunnya serapan tenaga kerja, hingga tertundanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya di Kabupaten Sintang.
“Rata-rata masyarakat kita tetap minta dibangunnya infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan yang paling utama. Karena berdampak pada sisi ekonomi mereka,” katanya.
Persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang ini, kata Jefrray Edward, masih menjadi pekerjaan rumah atau PR yang belum terselesaikan oleh pemerintah daerah.
“Infrastruktur jalan dan jembatan tentunya masih menjadi PR yang sangat besar bagi pemerintah daerah. Ditambah lagi dengan postur anggaran APBD kita yang terganggu akibat penanganan pandemi COVID-19, meskipun kondisinya saat ini melandai. Namun, dampaknya masih begitu terasa,” ucap Jeffray Edward.
Karena itu, lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini mengaku pesimis pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan merata. Sebab, pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran.
“Dengan kondisi APBD yang masih terbatas, kita sampaikan bahwa masih sulit bagi kita bergerak lebih jauh dalam pembangunan, terutama di sektor infrastruktur jalan dan jembatan,” ungkapnya. (tim-red)
