www.ujungjemari.com, SINTANG Sebanyak 14 orang anggota DPRD Sintang bergabung dalam panitia khusus (Pansus) untuk mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang Tahun Anggran 2018. Pansus ini dibentuk dalam rapat paripurna ke 2 Masa Persidangan II DPRD Sintang tahun 2019, Senin (06/05/2019).
Wakil ketua DPRD Sintang, Terry Ibrahim usai meminpin rapat pembentukan pansus mengatakan bahwa, anggota pansus diambil dari masing-masing fraksi DPRD Sintang. “Kita ada delapan fraksi, masing-masing fraksi mengutus anggotanya untuk bergabung dalam pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sintang Tahun Anggran 2018 ini,” katanya.
Terry Ibrahim mengatakan sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pihaknya secara intern untuk melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada Setiap Akhir ini, dengan memberikan rekomendasi dalam bentuk catatan-catatan, saran dan himbauan kepada Bupati Sintang, guna perbaikan dan penyempurnaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.
“Pansus inilah yang bekerja menggali bagaimana serapan pelaksaaan APBD 2018 di lapangan. Contoh pada proyek pekerjaan fisik, Dewan akan mengawasi dan menanyakan penyebab serapan anggaran ini tidak terealisasi seratus persen. Jadi LKPJ itu bukan untuk di tolak atau diterima. Tugas dewan memberikan catatan kepada Bupati menanyakan sebab pada sektor proyek tersebut tidak sampai seratus persen, apa kendalanya dan meinta kedepan tidak terjadi mlagi, jadi seperti itu,” kata Terry.
| Baca Juga : [related_posts] |
Tak hanya itu lanjut Terry, catatan dan rekomendasi yang disampaikan pansus nantinya memuat adminitrasi, fisik dan capaian target. Pihaknya juga mengevaluasi dan menanyakan rekomendasi DPRD tahun 2018 tentang LKPJ tahun angran 2017 dalam perbaikan pelaksanaanya di tahun 2018 lalu.
“Semua rekomendasi yang bekenaan dengan anggran tahun 2018 selalu kita beri tanda. DPRD mengevalasi baik administrasi, fisik dan capaian target. Kita melalui pansus juga menanyakan rekomendasi kita pada LKPJ Bupati tahun anggaran 2017 apakah sudah diperbaiki dan dilaksanakan pada tahun 2018, bila belum kita tanyakan apa kendalanya. jadi sekali lagi LKPJ ini bukan soal menerima atau menolak,” bebernya.
Politisi Nasdem ini menyebutkan kinerha Bupati perlu di evaluasi, kinerja tersebut diukur dari kegiatan kegiatan di lapangan baik fisik maupun non fisik, sperti pembinaan terhadad Aparatur Sipil Negara. “ kita tahu bahwa kepala OPD adalah penanggungjawab dana di instansinya, namun Bupati sebagai kepala daerah membawahi semua OPD maka kita DPRD pertanyakan ke Bupati. Kita menanyakan kepada beliau sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya,” pungkas Terry. (Tim-red)
