SINTANG, KALBAR- Anggota DPRD Kabupaten Sintang Zulkarnain meminta kepada pemerintah daerah segera merealisasikan pembangunan jembatan Sungai Kubung Kecamatan Serawai. Ia mengatakan jembatan tersebut mengalami rusak parah dan kondisinya sangat memprihatinkan.
“Jembatan tersebut merupakan kebutuhan mendesak karena akses vital masyarakat serawai,” ujar Zulkarnain di DPRD Sintang, Selasa 2 Agustus 2022.
Ia mengatakan dampak kegawatdaruratan Infrastruktur jalan dan jembatan terutama Jembatan Sungai Kubung kecamatan serawai yang lumpuh, listrik desa dan komoditi perkebunan sawit yang anjlok sangat berimbas pada penurunan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
“Harga 9 kebutuhan pokok disana mahal, begitu pula harga pupuk diharapkan pemerintah segera menindaklanjuti hal tersebut,” ujarnya.
Akan tetapi, lanjut dia hal yang skala prioritas yang sangat mendesak adalah pembangunan Jembatan Sungai Kubung Kecamatan Serawai. kerusakan infrastruktur tersebut mengakibatkan melonjaknya harga bahan pokok karena ekonomi biaya tinggi.
“Walaupun kita mengetahui bahwa jalan dan jembatan tersebut merupakan kewenangan Jalan provinsi akan tetapi tidak salah bila kita bangun menggunakan APBD Kabupaten karena mengingat Kecamatan Serawai adalah wilayah Sintang dan ini kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Bupati Sintang Jarot Winarno melalaui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah menyampaikan apersiasi atas usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang. Pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu sebab infratrutur tersebut merupakan kewenangan pemerintah Provinsi.
“Mengenai pembangunan Jembatan Sungai Kubung Kecamatan Serawai akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran oleh OPD teknis.,” jelasnya.
Ia mengatakan merealiasaikan pembangunan infrastrukuktur di wilayah Sintang yang luas dengan dana yang terbatas tidaklah mudah.
“Pembangunan di Bumi Senentang ini membutuhkan anggaran yang besar, sementara kekuatan APBD kita sangat terbatas. Oleh karena itu pembangunan di prioritaskan untuk skala mendesak dan prioritas,” terangnya.
Untuk pemenuhan pembangunan infastruktur pihaknya juga proaktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “karena ada pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” pungaksnya. (tim-red).
