SINTANG, KALBAR- Anggota DPRD kabupaten Sintang Fraksi Gerindra meminta tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Sintang agar memaksimalkan anggaran untuk rumah sakit umum daerah (RSUD) Ade M Djoen Sintang. Terutama anggaran untuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Pihaknya menilai hal tersebut penting karena masih banyak masyarakat di Kabupaten Sintang yang belum memiliki BPJS. “Jadi untuk mengatasi hal tersebut dapat dibantu dengan sistem perlakuan khusus,” kata Billy di DPRD Sintang Selasa 2 Agustus 2022.
Ia mengatakan masih banyak keluhan masyarakat Kabupaten Sintang terkait pelayanan dalam mendapatkan BPJS, serta penggunaan BPJS yang dianggap masih menyulitkan masyarakat kecil.
“Banyak masyarakat kita yang kesulitan mengurus BPJS. Kemudian ada juga keluhan masyarakat yang menyatakan bahwa perlakukan layanan kesehatan pasien BPJS berbeda dengan pasien umum,” ungkapnya.
Mernurutnya polemik seperti ini sebaiknya dapat diatasi oleh pihak pemerintah kabupaten Sintang serta dapat bisa berkoordinasi langsung dengan pihak rumah sakit terkait permasalahan kesehatan baik tenaga kerja dan pelayanan BPJS itu sendiri.
Ia mengatakan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan yang baik namum terkendala keterbatasan dana yang dimiliki. Pemerintah mewajibkan masyarakatnya menjadi peserta BPJS dinilai sudah cukup baik. Hanya saja belum semua masyarakat sudah menjadi anggota BPJS.
“Bahkan ada masyarakat yang terpaksa menungguak iuran BPJS, ada juga yang berhenti karena tidak mampu membayar. Makanya kami fraksi Gerindra berfokus pada kesehatan.Sehingga ada kemudahan masyarakat dalam mendapatkan dan penggunaan BPJS. Kemudian apa bila tidak punya BPJS bisa diberikan kemudahan dengan sistem perlakuan khusus melalui Jamkesda,”terangnya.
Mengenai saran untuk memaksimalkan anggaran RSUD Ade Mohammad Djoen terkait pelayanan kepada pasien jamkesda. Sekretaris daerah kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah mengatakan bahwa pada prinsipnya anggaran untuk Jamkesda pada RSUD Ade Mohammad Djoen telah dilakukan perhitungan secara cermat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki BPJS kesehatan. (Tim-Red)
