SINTANG, KALBAR- Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto mengajak seluruh elemen masyarakat mendukng kebijakan pemerintah dalam memuntuskan mata rantai penyebaran covid-19. Hal tersebut disampaikannya merespon penolakan dari elemen mahasiswa terkiat kebijakan pemerintah melaksanakan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro.
Sudiyanto menegaskan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah, semata-mata untuk menjaga masyarakat dan menekan laju penyebaran virus corona, termasuk upaya razia di sejumlah tempat usaha seperti warung kopi, cafe dan lainnya. Maka dari itu ia meminta agar masyarakat tak selalu memandang kebijakan pemerintah dalam menghadapi wabah Covid-19 dengan sudut pandang negatif.
“Kita coba kemarin razia memang ada pro dan kontra, ada yang bilang (upaya satgas) mematikan ekonomi masyarakat, tapi sebenarnya kita tidak ingin mematikan ekonomi masyarakat. Asal mereka mematuhi prokol kesehatan, itu saja. Buka jam sesuai surat edaran, jaga jarak, tempat cuci tangan disiapkan, masker, itu yang harus dilakukan, pembatasan jumlah pengunjung,” kata Sudiyanto, Senin 3 Mei 2021.
Sudiyanto menegaskan, kebijakan pemerintah tidak bermaksud untuk mematikan usaha masyarakat. Kebijakan tersebut memang menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Kebijakan dikeluarkan karena pemerintah lebih mengutamakan keselamatan.
“Semua demi keselamatan masyarakat. Kalau pun ditemukan pengunjung positif saat razia protokol kesehatan (prokes), Warung kopi (warkop) tidak ditutup selamanya. Hanya 3 hari untuk sterilisasi. Sehingga paling tidak, warung itu tau akhirnya di tempat dia yang datang ada yang positif. Jadi Jangan lihat dari kacamata yang negatif terhadap kebijakan ini,” jelasnya
Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Mikro), kata Sudiyanto merupakan kebijakan pusat, dan wajib dilaksanakan oleh daerah, dengan menyesuaikan kondisi yang ada.
“Pengetatan mudik lebaran, bagaimanapun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Mikro) sudah ditentukan oleh pusat, kita wajib melaksanakannya, suka tidak suka, ya kita harus patuh dengan itu,” tegasnya.
Meski begitu tentu penerapan kebijakan tersebut menyesuaikan dengan kondisi daerah.” Paling tidak aturan dari PPKM memang harus kita ikuti, dan itu bukan berlaku pada parsial. Tapi keseluruhan,” jelasnya. (Tim-Red)
